SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Home

RAPAT PEMBAHASAN PERMOHONAN IZIN PT. GROUND SOURCE GROUP, UNTUK PENGUSAHAAN HUTAN MAHONI & HUTAN LAINNYA.

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos,M.Si membuka rapat pembahasan Permohonan Izin PT. Ground Source Group (GSG) bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna Lt II senin (20/03) pagi.

Read more...

 

MUSRENBANG SEPAKATI ANGGARAN 2018 MENCAPAI RP.1,900 TRILIUN

Natuna, Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2017 menyepakati hasil akhir untuk program pembangunan tahun 2018 dengan total anggaran Rp.1,900 triliun.

Read more...

 

PEMBUKAAN MUSRENBANGDA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017

Untuk mengoptimalkan pelayanan, aparatur pelaksana pelayanan yang bertugas di unit kecamatan harus mampu menyerap berbagai kendala, aspirasi dan merancang strategi yang bersifat solutif bagi meningkatkan mutu pelayanan masyarakat. Oleh karenanya Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) harus selalu focus, menunjukkan kerja keras, profesional dalam menjalankan amanahnya sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan harapan masyarakat.

Read more...

 

HUT SATPOL PP BUPATI TEGUR PNS DAN PTT TERLAMBAT

Natuna, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP Ke 67 dan Satlimas Ke 55 Kabupaten Natuna dilaksanakan di Pantai Kencana Ranai. Jum'at (17/3).

Read more...

 

RAPAT KOORDINASI TIM PEKAT

Kemajuan pembangunan semakin pesat, namun seiring dengan hal tersebut berbaai pengaruh negative pun bermunculan. Diantaranya penyakit masyarakat yang saat ini sudah cukup memperihatinkan. Oleh karenanya hal ini harus menjadi perhatian bersama, baik dari masyarakat, unsure penegak hukum, pelaku usaha. Karena permasalahan ini bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah semata.

Read more...

 

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBAGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Untuk mencapai hasil pembangunan sebagaimana yang diharapkan bersama, pelaksanaannya harus selalu melihat waktu perkiraan penyelesaian program kerja selama setahun. Hal ini agar tidak terjadi permasalahan baik secara teknis maupun denda secara administrasi pada RAPBD tahun 2018. Oleh karenanya, program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah disahkan harus segera terealisasi dan jangan ditunda jika tidak ada permasalahan yang berarti.

Read more...

 

WEBSITE TERKAIT

Web Pemda se-Kepri