Rendahnya pelanggaran hukum yang terjadi merupakan bentuk keberhasilan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi terkait dan sebagai indicator bahwa semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan supremasi hukum yang harus dipatuhi dan ditaati dalam menjalankan aktivitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan salah satu unsure penting dalam menciptakan ketertiban, keteraturan, keamanan dan ketentraman sehingga proses jalannya pembangunan disuatu daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, masyarakat sebagai pemakai produk hukum hendaknya selalu memahami dan dapat menjaga dan mendukung agar hukum tersebut dapat selalu ditegakkan demi mendukung pembangunan menuju Natuna Makmur Adil dan Sejahtera 2020.

Program Coremap II yang dilaksanakan sejak tahun 2004 telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan dan system pengelolaan dan pelestarian terumbu karang di Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah konservasi program tersebut. Sampai saat ini, pelaksanaan program Coremap di Kabupaten Natuna tergolong cukup berhasil khususnya dalam hal merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan pengelolaan sumberdaya alam kelauatan. Melihat keberhasilan program Coremap ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengharapkan kedepan perencanaan pengelolaan ekosistem dan potensi kelautan dapat disusun dalam suatu kerangka kerja yag tepat, terutama bagi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Program ini penting bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan tradisional. Karena dengan terjaganya ekosistem laut, segala potensi kelautan perikanan dapat diupayakan secara lebih optimal dan berkelanjutan yang ada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Natuna, strategi pembangunan untuk tahun 2006-2011 dituangkan dalam lima pilar utama pembangunan daerah yaitu iman dan taqwa, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan penegakan / taat hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mediasi fungsi legislasi, kontrol dan penganggaran merupakan suatu mekanisme yang tidak dapat terlepas dengan lembaga eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan proses pembangunan menuju percepatan pembangunan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan  bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sehat dimana masing-masing dapat menjalankan segala fungsi yang melekat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua lembaga hendaknya dapat berupaya menciptakan suasana yang kondusif, saling mengisi serta mengesampingkan segala kepentingan lembaga dan saling menyalahkan. Hal ini penting mengingat bahwa DPRD merupakan wadah penampung, aspirasi masyarakat, dengan kata lain hendaknya setiap langkah dan kebijakan yang diambil haruslah benar-benar menggambarkan aspirasi dari seluruh masyarakat.